Uang, Kisah Foto dan Cerita Lain-lain

Oleh: Hariyanto Nukman

 

Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Desember 2016, saat jamaah fesbukiyah di kota kami ramai meributkan tentang tampilan mata uang rupiah baru yang kontur gambar dan gradasi warnanya mirip dollar dan yuan. Ada juga celetukan miring yang menganggap bahwa terdapat simbol palu arit di lembar mata uang baru. Ah, masa iya? Tapi saya justru punya ingatan cerita lain tentang uang. Begini ceritanya:

Pernah suatu hari ketika meeting pagi, dalam masa percobaan kerja selama tiga bulan di sebuah lembaga keuangan swasta berkelas nasional, yakni pada akhir tahun 2011 silam, supervisor-ku berkata, “Dalam perkara uang, semua orang memiliki agama yang sama!” jelasnya panjang lebar saban hari seperti khutbah keagamaan yang membosankan.

Entah kalimat itu dikutipnya dari buku motivasi mana. Waktu itu kami tidak tahu persis, dan sebagai bawahan kami hanya bisa mengiyakan tanpa harus cerewet bertanya perihal ini itu dan lain sebagainya. Hubungan atasan dan bawahan hanya mengenal dua ayat pasal: 1) Atasan tidak pernah salah. 2) jika atasan salah, maka lihat pasal satu. Begitulah kami sering diperingatkan jika ada di antara kami yang berposisi sebagai marketing mencoba untuk menginterupsi keadaan.

Supervisorku itu tetap bersemangat memberikan kami wejangan agar kami mampu mencapai target pencairan kredit meski dengan penjualan tingkat suku bunga yang lumayan tinggi dibandingkan dengan ukuran suku bunga yang diberlakukan oleh lembaga keuangan lain kepada setiap debiturnya.

Kalimat sakti dalam tanda kutip ganda itu masih kuingat hingga hari ini (21/12/2016) ketika sedang membaca sebuah berita. Oh, tidak, tidak! waktu itu saya tidak sedang membaca berita dengan serius. Saya hanya sambil lalu saja sambil membolak-balikkan halaman koran untuk mencari iklan lowongan pekerjaan pada iklan mini yang biasa hurufnya ditulis kecil-kecil. Itu pun letaknya seringkali berada di antara tumpukan  iklan komersial yang ukuran gambarnya jauh lebih besar dengan tampilan yang eyecatching.

Koran lokal itu adalah koran pertama dan terbesar di kotaku yang berlabel JPG miliknya mantan menteri di era presiden Esbeye. Salah satu beritanya mengangkat isu berita hasil wawancara dengan salah seorang Ketua Komisi di DPRD tentang tanggapannya mengenai tampilan gambar pahlawan mata uang rupiah yang baru. Anggota dewan tersebut, sebut saja namanya Rosihan (bukan nama anggota dewan yang sebenarnya), memperingatkan agar Bank Indonesia lebih berhati-hati dalam pencantuman gambar pahlawan, lantaran dikahwatirkan akan dapat memunculkan kecemburuan sosial bagi daerah lain yang gambar pahlawannya tak pernah diabadikan setiap kali adanya perubahan gambar mata uang giral rupiah yang baru. Walaupun gambar sosok pahlawan yang dimiliki setiap daerah sekadar mendapat jatah nampang wajah di pecahan mata uang giral seribuan?

Tak lupa pula koran lokal itu memasang foto si anggota dewan dengan senyum menawan. Lantas hati kecil saya pun tergelitik berbisik dan seolah-olah ingin berkata seperti menentang keadaanku yang sedang mencari keberuntungan lewat iklan lowongan pekerjaan di koran, “Justru senyummu itu yang mengundang kecemburuan, sebab kau dewan, dan aku pengangguran yang sedang butuh uang!” gerutuku dalam hati. Ya, hanya dalam hati saja…

            Keesokan hari yang lain, ketika aku hendak mencari iklan lowongan pekerjaan di koran yang sama, kulihat foto ketua komisi dewan tadi nampang kembali dengan pose yang lain. Kali ini gambarnya diambil lebih fotogenik dari biasanya dan disyot lebih close up. Dari lead berita katanya, ia siap mengundurkan diri dari posisinya yang sekarang jika kelak ada parpol yang meminang dirinya untuk mencalokannya maju di bursa pilgub NTB 2018 nanti.

Lain lagi cerita humor yang terjadi pada suatu kampung di Lombok Timur. Masih tentang cerita kepercaayan dan daya magis sebuah foto saat salah seorang tuan guru ngaji hendak mencalonkan diri sebagai kandidat Kepala Dusun. Tuan guru ngaji ini dikenal santun dan sangat dihormati. Ia juga sering mengajarkan olah kanuragan kepada murid-muridnya di langgar selain dibekali doa dan azimat di antaranya berupa kalung dan cincin berisi gambar sang tuan guru di dalamnya.

Pada saat hari pemilihaan, tokoh tuan guru ngaji ini sangat yakin bahwa ia akan terpilih dan akan mendulang suara terbanyak dibandingkan dengan calon lainnya yang menjadi rival satu-satunya. Pada waktu penghitungan suara, tanpa disangka-sangka ternyata harapan menang yang diinginkan jauh panggang dari api. Ia memperoleh suara hanya 20% dari total jumlah pemilih. Itu pun dari segelintir anak muda yang tak sempat ikut mengaji di langgar milik tuan guru tersebut. Usut punya usut ternyata warga pemilih yang rata-rata berpendidikan sekolah dasar itu tak berani mencoblos gambar foto tuan guru yang ada di kertas suara, karena takut akan mendapat tulahmanuh kepada guru, yaitu sesuatu yang dianggap pamali bagi masyarakat Sasak kepada orang yang dituakan. Tentang cerita tuan guru ini, anda boleh percaya boleh tidak, tetapi anda harus percaya bahwa kepercayaan sebagian masyarakat di organisasi keagaaman yang ada di Lombok sangat mempercayai bahwa foto ulama atau tuan guru sesuatu yang dianggap sakral dan dijadikan azimat.

 

Kuasa gambar

Gambar atau foto sekarang ini memang sudah tak sekadar berfungsi sebagai reproduksi tentang sesuatu objek rupa atau hanya untuk mengabadikan benda dan momen peristiwa tertentu saja. Tetapi foto juga menjadi simbol tanda dan penanda sebuah ingatan, terlebih lagi foto tokoh pahlawan nasional yang diabadikan di dalam uang giral. Seperti pendapat salah satu anggota dewan tadi, pencantuman foto atau gambar pahlawan di lembaran uang adalah salah satu cara terbaik untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, selain lewat monumen patung tentu saja. Kenapa pilihannya kemudian harus dalam mata uang? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang?

Atau bisa jadi besar kecilnya jasa pahlawan dapat dinilai dari penempatan fotonya dalam lembaran nominal mata uang seperti foto presiden Soekarno di lembar mata uang ratusan ribu dan dulu foto presiden Soeharto di lima puluhan ribu.

Foto juga mungkin penanda strata sosial kekuasaan dan besar kecilnya pengaruh seseorang. Negara ini telah membuktikan bahwa gambar dan foto adalah semacam senjata ampuh untuk misi kekuasaan dan proyek politik. Kemampuan menciptakan tanda dalam eksplorasi ekspresi gambar bisa jadi sebagai jaminan kelanggengan pengaruh kekuasaan. Strategi kampanye politik modern pun kerap menggunakan foto sebagai media komunikasi untuk memperkenalkan sosok tokoh kepada calon pemilihnya pada ajang level pertarungan politik tertentu, mulai dari tingkat pemilihan calon RT sampai tingkat pemilihan presiden.

Ingatan tentang seseorang memang acapkali dihadirkan melalui gambar dan foto. Begitu besarnya pengaruh foto, sehingga kekuasaan pun seringkali ditandai dengan foto dan gambar.

Orde kekuasaan pun tumbuh dengan gambar. Setiap pergantian kekuasaan di negara ini ditandai dengan peristiwa pergantian foto.

Tata letak tinggi dan rendahnya penempatan foto pun jadi pertimbangan tersendiri untuk menandai wibawa kekuasaan seseorang. Contohnya foto poster presiden selalu menempel pada di dinding ruangan kantor yang lebih tinggi. Berbeda dengan foto sosok pacar misalnya seringkali ditaruh di dalam dompet seperti penggalan lirik lagunya grup Slank, “Masihkah ada fotoku di dalam dompetmu?” meskipun foto kekasih dalam dompet ditaruh di saku belakang celana; jauh di mata, namun dekat di pantat. Wow! ***

Dua Kutub Api

#Sebuah dongeng dari Selatan

Naskah karya: Hariyanto Nukman

 

BAGIAN I

LATAR MENGGAMBARKAN SUASANA KEHIDUPAN DI SEBUAH PERKAMPUNGAN DI LOMBOK TIMUR BAGIAN SELATAN. SEORANG IBU PARUH BAYA SEDANG MENAMPI GABAH DI HALAMAN RUMAH. SEMENTARA DI SISI LAIN SEORANG PEREMPUAN HAMIL MUDA SEDANG MENUMBUK PADI. TOKOH LELAKI MASUK SAMBIL MENARIKAN TARIAN TOPENG CUPAK, DIIRINGI NYANYIAN DAN MUSIK GAMELAN SASAK. SETELAH MUSIK SELESAI, DI SUDUT HALAMAN, DI AMBIN BERUGAQ TOKOH LELAKI SIBUK MEMBERSIHKAN SEBUAH TOPENG KAYU YANG WARNA CATNYA SUDAH KELIHATAN PUDAR DAN BERDEBU. SESEKALI IA BERSIUL SAMBIL MENYANYIKAN TEMBANG MUSIK BERNUANSA ETNIK SASAK. SUARA SERULING SAYUP MERAMBATI SELURUH LATAR HALAMAN RUMAH PERKAMPUNGAN PENDUDUK SORE HARI, MENGIRINGI KEGIATAN WARGA KAMPUNG YANG LAIN LARUT DALAM SUASANA MENUMBUK PADI SAMBIL SESEKALI SALING MELONTARKAN PANTUN LELAKAQ DAN SESENGGAK SASAK. Lanjutkan membaca “Dua Kutub Api”

Teater dan Kearifan Lokal

Oleh: Antosa Rakatesa

Penggarapan unsur kelokalan menjadi catatan yang menarik pada penyelenggaraan kegiatan Festival Teater Pelajar SMA se-NTB XIII yang berlangsung pada 14-23 November tahun 2011 ini. Festival yang difasilitasi oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Putih FKIP Universitas Mataram ini selalu rutin diadakan setiap tahunnya sejak 1999 dan berlangsung di Gedung Pertunjukan Taman Budaya NTB. Lanjutkan membaca “Teater dan Kearifan Lokal”

Refleksi Mengenang Oktober dan Memperingati November

Oleh: Antosa Rakatesa

 

Oktober berlalu. Ritus peringatan peristiwa bersejarah pada 28 Oktober 1928 yang kemudian kita kenal sekarang dengan peristiwa Sumpah Pemuda itu pun pergi menepi dan bersembunyi dalam ribuan agenda dan pelbagai permasalahan hidup sehari-hari. Semangat dari Sumpah Pemuda itu barangkali kini telah tertitip di kantung baju safari para wakil rakyat negeri ini. Semangat Sumpah Pemuda itu barangkali juga telah turut dikorupsi oleh mereka yang berciri-ciri politisi. Namun, denyut sisa semangat dari peringatan Sumpah Pemuda itu masih kuat menyimpan pelbagai refleksi, asumsi, relasi dan puluhan catatan kaki.

November datang. Ingatan kita di bulan ini identik dengan peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Pada tanggal itu, terjadi peristiwa berdarah dalam mempertahankan kembali kedaulatan Republik Indonesia. Namun, di lain sisi, pada bulan ini, menyadarkan kita akan suatu peristiwa bersejarah yang berlangsung sejak ribuan tahun silam. Sebuah rentetan sejarah yang sambung-menyambung dan sangat panjang tentang tonggak awal spirit dan tradisi masyarakat dalam menggauli aksara melalui kegiatan mengapresiasi sastra. Para kawi, raja, dan rakyat untuk pertama kalinya duduk bersama dan bermalam-malam sejak tanggal 14 Oktober hingga 12 November 996 Masehi. Mereka terikat dalam suatu ritual upacara perayaan mendengarkan naskah lontar dibacakan. Mereka berkumpul dan bersama-sama mengolah bahasa, memperkaya budi dengan kegiatan apresiasi sastra. Peristiwa tradisi itu berlangsung pada masa kekuasaan Dharmawangsa, salah seorang raja pada kerajaan Kediri di wilayah Jawa bagian timur. Runutan pembacaan atas peristiwa itu kemudian tiap tanggal 12 November sejak tahun 2003 oleh pemerintah kita dicetuskan sebagai hari Gerakan Membaca Nasional.

Mungkin bagi masyarakat bahasa, hal terpenting dari momen bersejarah peringatan Sumpah Pemuda itu adalah diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Oktober lekat dengan sebutan bulan bahasa dan sastra. Pada bulan itu, komponen kecakapan berbahasa dan kegiatan apresiasi sastra—yang sering kali diandaikan sebagai dua entitas yang saling bertentangan dalam kurikulum pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia—dipertemukan dalam hubungannya yang intim dan dalam relasi yang penuh mesra. Di bulan itu pula bahasa dan sastra memasuki episode bulan madu. Puncak peringatan semangat sumpah pemuda di bulan Oktober itu, kerap diisi dengan kegiatan seperti lomba cipta puisi dan cerpen bagi siswa, sarasehan budaya, lomba pembuatan resensi, diskusi sastra, serta seminar bertema bahasa dan sastra. Peristiwa semacam ini sangat jarang kita jumpai pada bulan-bulan yang lain. Hal ini menisbatkan lahirnya Indonesia sebagai bangsa tak bisa kita pungkiri dan dilepaskan dari peranan relasi bahasa, sastra, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Penyair Sutardji Calzoum Bachri pernah mengatakan bahwa teks sumpah pemuda itu merupakan sebait puisi yang dilahirkan oleh gerakan dan semangat dari sekumpulan anak muda terpelajar tempo dulu. Sumpah pemuda adalah sebuah puisi yang mengimajinasikan sesuatu yang waktu itu belum ada, bahkan mungkin dalam benak kebanyakan orang belum terbayangkan. Ungkapan itu memang tak mengada-ada jika kita melihat konotasi makna kalimat pertama, dua, dan tiga dari teks sumpah pemuda itu memenuhi apa yang disebut dengan kaidah puisi, sebab di dalamnya mengandung muatan serta unsur-unsur puitika. Segi isinya pun sangat imajinatif bahkan futuristik. Isi dari ketiga teks itu sarat dengan suatu realitas yang belum tampak, sesuatu yang sifatnya abstrak, utopis dan masih berbentuk bayangan.

Pergumulan para sastrawan dalam olah bahasa di zaman prakemerdekaan itu, berpengrauh kepada bahasa Indonesia yang setindak demi setindak mulai menemukan bentuknya. Melalui kerja tangan sastrawan, jurnalis, dan para intelektual muda, bahasa Melayu yang merupakan akar dari bahasa Indonesia membangun kewibawaannya sendiri sebagai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan sebagai media pemersatu bangsa.

Sajak, roman, novel, naskah drama, dan kumpulan esai yang berisi tentang semangat nasionlisme dan karya sastra yang membangkitkan suatu kesadaran, kecintaan, dan bahkan kebanggan terhadap tanah air bangsa Indonesia tak henti-hentinnya ditulis oleh para sastrawan di zaman prakemerdekaan, atau sebelum Indonesia ini masih dikenal bernama Nusantara atau Hindia-Belanda. Beberapa nama seperti Rustam Effendi, J.E. Tatengkeng, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, Sutan Takdir Alisyahbana, Armin Pane, W.R. Supratman, dan Amir Hamzah merupakan sastrawan romantik yang turut ikut menyumbang konsep dan pemikiran mereka dalam mengawal perjalanan panjang bangsa ini untuk menemukan bentuknya.

 

Keterlibatan bahasa

Penguasaan orang atas bahasa Melayu mengantarkannya untuk menguasai ekonomi perdagangan hasil pertanian di Nusantara. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi dan membangun relasi dagang. Sejarah awal afirmasi bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar (lingua franca) dimulai sejak kedudukan VOC menguasai pusat-pusat perdangan rempah di Nusantara. Penggunaan bahasa Melayu pun kian berkembang ketika diberlakukannya politik Tanam Paksa oleh kolonial Belanda pada tahun 1830 melalui cetusan ide dari Johannes Van der Bosch. Betapapaun kejamnya ide Tanam Paksa itu, namun harus diakui pula kemudian sangat berdampak positif bagi masyarakat Nusantara. Dalam salah satu kumpulan catatan Parakitri T. Simbolon (2006) menyebutkan bahwa Tanam Paksa telah memperkenalkan kepada masyarakat tentang teknologi baru di bidang pertanian. Tanpa disengaja, Tanam Paksa telah menyumbang banyak ke arah rasa kesatuan karena adanya persamaan derita ekonomi masyarakat jajahan. Sejalan dengan itu pula, secara geografis kekuasaan Belanda merebak ke berbagai penjuru Nusantara, sehingga tertanamlah akar-akar kesatuan pemerintahan.

Ada tuntutan dan keperluan yang semakin mendesak penguasa Belanda untuk memahami peri kehidupan rakyat jajahannya demi suksesnya pelaksanaan program Tanam Paksa. Upaya memenuhi kebutuhan itu menjelma dalam peningkatan peranan bahasa Melayu. Terdesak dengan keperluan untuk memanfaatkan penguasa pribumi, terutama selama masa Tanam Paksa, pemerintah Belanda mewajibkan pejabatnya mengusai bahasa Melayu dan bahasa daerah lainnya untuk dapat berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat serta pemimpin dari kalangan pribumi. Peranan bahasa-bahasa daerah dan bahasa Melayu menjadi sangat penting ketika pengetahuan dan penguasaan bahasa Melayu menjadi syarat administratif untuk mengenyam pendidikan formal dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan.

Selang beberapa tahun setelah itu, yaitu tepatnya pada momen Kongres Pemuda I di tahun 1926, Muhammad Yamin memberikan sebuah pidato pengantar yang menyatakan bahwa masa depan kebudayaan Indonesia akan dinyatakan dalam bahasa Melayu. Pada 28 Oktober 1928 ketika teks Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan, Yamin juga menyatakan bayangannya bahwa kelak bahasa Indonesia dan budaya Indonesia akan sampai kepada kepaduan sebagai satu identitas bangsa dan sebagai konsep hidup warga masyarakat.

Penghormatan sejarah pembentukan kebudayaan bangsa melalui sejarah bahasa Indonesia dan pendidikan, masih sangat kurang tercatat dan ditafsirkan ketimbang kegandrungan mengurusi sejarah politik Indonesia sebagai negara-bangsa. Hal ini membuat proyek pelacakan identitas kultural, pengenalan diri, dan afirmasi atas bangsa yang terbentuk secara majemuk dan multikulturalis kini kurang bisa direalisasikan secara lengkap dan utuh.

Relasi histori antara bahasa, sastra, dan pendidikan memberikan suatu isyarat pelacakan kultural Indonesia menjadi bangsa. Ada kesan yang mengafirmasi kesimpulan bahwa proses belajar terlaksana dengan adanya komunikasi, dan komunikasi berlangsung dengan bahasa. Supaya dapat bertahan dan berkembang, suatu kebudayaan memerlukan pendidikan, yang dengan sendirinya juga berarti mengembangkan bahasa. Menghidupkan bahasa secara langsung berarti melaksanakan pendidikan. Melaksanakan pendidikan berarti dengan mengembangkan kebudayaan.

Refleksi dalam runutan peristiwa terhadap sejarah bahasa, tradisi bersastra, dan peran pendidikan sekaligus akan mengingatkan kita pada sebuah perjalanan panjang masyarakat bangsa ini dalam menemukan jati diri dan pelacakan identitas kultural bernama Republik Indonesia. Sebab melalui pendidikan, bahasa dan sastra, kebudayaan dan keadaban kita ditentukan.

Bagi kita di NTB, mengaitkan relasi bulan Oktober dan November dalam satu runutan peristiwa berbahasa berarti mengingatkan kita untuk serius mengurusi pentingnya pendidikan, mengenali aksara, mengapresiasi sastra, dan memelihara bahasa. Apakah kita sanggup melaksanakan itu semua? Kita sudah dan akan memulainya kembali melalui penyelenggaran pendidikan gratis, program Absano (Angka buta aksara menuju nol), dan pemberlakuan kewajiban membaca sastra bagi siswa melalui Peraturan Gubernur.[] 2010.

 

            Antosa Rakatesa,

Pengajar Tidak Tetap dan Pengelola Jurnal Replika, Mataram

 

Membangun Kultur Bersastra

Oleh: Antosa Rakatesa

 

Pemerintah daerah, melalui gubernur berencana untuk menerbitkan Peraturan Gubernur tentang kewajiban siswa membaca dan mengapresiasi sastra. Rencana itu di satu sisi memberikan harapan, pada sisi yang lain menimbulkan kepesimisan.

Sosialisasi rancangan Pergub itu akan diluncurkan pada 16 November mendatang. Rencana itu saya ketahui dari salah seorang teman dosen di FKIP Unram yang mengunggah sebuah tautan iklan seminar berlevel nasional pada dinding status sebuah grup jejaring sosial di dunia maya. Iklan itu cukup memancing banyak respons dari beberapa guru, penikmat sastra, dan pegiat kesenian.

Tentu saja, sebagai seorang penikmat sastra, saya “memaksa diri” untuk antusias sekaligus mencoba untuk berharap baik atas rencana penerbitan Pergub ini. Antusiasme itu ada tetapi telah bercampur dengan sikap pesimis bahwa seringkali sebuah kekuatan aturan semacam keputusan Pergub terkapar dalam sebuah ruang administrasi karena tak sanggup membentur dinding birokrasi yang berlapis-lapis di bawahnya. Pergub cenderung sebagai instruksi, dan berhenti pada wilayah kata memutuskan, tetapi bukan sebagai ketetapan yang memberikan legitimasi kekuatan hukum karena sifatnya yang birokratis dan administratif. Kepesimisan itu ditambah lagi jika sebuah kebijakan dibenturkan dengan minimnya ketersediaan anggaran dan dana taktis untuk melaksanakan agenda berbentuk kegiatan kreatif. Bandingkan Pergub ini misalnya dengan kebijakan serupa Perwal (Peraturan Walikota) yang mengaharamkan pungutan liar bagi siswa baru di lingkungan sekolah kota Mataram. Namun, kasus praktek pungli ini terus saja terulang hingga setiap pergantian tahun ajaran. Di satu sisi, harapan baik itu ada karena penerbitan Pergub ini menjadi langkah strategis untuk membangkitkan kultur bersastra di lingkungan civitas pendidikan di daerah ini.

 

Peran pendidikan

Ada beberapa catatan kritis dari iktikad besar pemerintah daerah untuk menanamkan kultur bersastra. Pertama, Pergub ini melibatkan para praktisi pendidikan, khususnya guru bidang studi bahasa dan sastra di setiap tingkat satuan pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap kualitas pembelajaran dan pengapresiasian sastra bagi anak didiknya. Masalah kualitas pembelajaran sastra sejauh ini masih sering diragukan. Kondisi ini diperkirakan oleh kecakapan guru ditambah dengan persoalan strategi mengajar, serta cara mengapresiasi sastra yang dinilai masih rendah dan kurang efektif. Fakta empirik ini ditemukan oleh sastrawan Taufiq Ismail (2000) tentang umumnya siswa di Indonesia rabun sastra dan dinilai nol dalam membaca karya sastra. Penyebab dari hal itu adalah masalah metodologi pembelajaran sastra yang kurang komprehensif dan efisien. Temuan itu juga dipertegas oleh hasil observasi Rita Inderawati (2003) yang menandaskan, sastra selama ini telah diperlakukan kurang adil di berbagai jenjang pendidikan.

Keprihatinan itu belakangan muncul sama dalam satu tulisan mengenai apresiasi sastra dan memicu polemik saya dengan Kiki Sulistyo sebulan lalu, yang terbit di Harian Suara NTB. Ada asumsi bahwa selama ini, posisi pembelajaran apresiasi sastra hanya berisi hafalan untuk beroleh manfaat kesenangan (dulce et utile) belaka. Hal ini disebabkan oleh kekeliruan dalam menerapkan pola pendekatan. Untuk itu, guru bahasa dan sastra Indonesia diharapkan perlu berupaya merevitalisasi diri, mengasah kecapakan, dan menguasai strategi pembelajaran agar dapat secara optimal menanamkan sekaligus mengembangkan kecintaan siswa di dalam membaca, mempelajari dan mengapresiasi karya sastra secara komprehensif.dan terintegralisasi dalam sistem proses pembelajaran.

Fakta-fakta tersebut harus disikapi secara serius dan kultural, bahwa dengan adanya Pergub ini, para praktisi pendidikan harus dapat meletakkan sistem pembelajaran dalam visi mengembangkan sikap dan jiwa humanisme yang berparalel dengan misi sekolah dalam merangsang siswanya untuk turut-ikut berinovasi dalam menciptakan kemajuan di bidang sains dan teknologi. Barangkali sudah tak elok jika memberikan tanggapan dengan dalih menyalahkan kurikulum sekolah, karena pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku kini sudah sangat representatif dan cukup akomodatif dalam menekankan materi apresiasi sastra yang dapat sekaligus melibatkan komponen kompetensi berbahasa lainnya. Tingkat persentase ini dapat ditengok ulang pada rumusan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi pelajaran kelas dua SMP dan SMA yang telah ditetapkan.

Selain persoalan penekanan pada strategi pembelajaran, para guru perlu melakukan suatu terobosan agar dapat lebih mendekatkan sastra di lingkungan sekolahnya. Mengaktifkan kembali sanggar sastra di sekolah adalah satu contoh upaya menuju itu. Sanggar sastra melalui kegiatan bengkel sastranya cukup terbukti meningkatkan minat siswa. Dengan adanya sanggar sastra ini, waktu dan perhatian para guru juga bisa lebih efisien dalam membimbing siswanya. Hal ini untuk menghindari minimnya persentase target pencapaian ketuntasan materi SK dan KD saat jam tatap muka di kelas. Sanggar sastra ini juga perlu dimasukkan sebagai salah satu organisasi kegiatan ektrakurikuler di sekolah.

Optimalisasi fungsi dan peran dinas pendidikan dan kebudayaan yang ada di provinsi, kota dan kabupaten sangat perlu mengawal Pergub ini. Para pejabat dan birokrat di lingkungan dinas harus dihimbau untuk rajin turun ke sekolah guna memperbaiki koordinasi, melakukan bimbingan dan pengawasan. Instansi-instansi terkait harus mampu bersinergi untuk kemangkusan kerja. Tanpa itu semua, suatu kebijakan hanya merupakan keputusan di atas kertas, terdengar riuh, namun samar dalam implementasi.

Kedua, alasan kelangkaan dan minimnya ketersediaan buku mesti disiasati dengan memberikan subsidi guna mengupayakan penambahan koleksi buku sastra yang berkualitas di perpustakaan sekolah. Mahalnya harga buku juga ditengarai sebagai pemicu yang dapat menghambat siswa untuk ikut menceburkan diri dalam tamasya imajinatif di dunia sastra. Dengan adanya buku-buku penunjang yang memadai guru akan lebih optimal mengarahkan dan menugasi siswanya untuk membaca, siswa juga akan bisa lebih leluasa memilih karya sastra yang diminatinya dan sesuai dengan tingkat perkembangan mental serta daya nalarnya. Hal ini untuk menghindari kesan dan anggapan siswa bahwa karya sastra itu aneh, rumit dan sukar dimengerti. Peran guru sangat diperlukan untuk membimbing nalar dan pemahaman siswa tentang adanya kaidah dan logika fiksi yang berlaku dalam karya sastra.

Ketiga, sebagai manusia sosial dan pribadi, peserta didik memiliki sifat kecenderungan untuk diakui dan perasaan untuk dihargai. Pada usia remaja, kebutuhan untuk mengekspresikan diri sangat tinggi, emosi siswa cenderung sensitif dan kadang meluap-luap. Pada momen inilah guru berperan untuk mengarahkan kebutuhan itu ke arah yang lebih positif, misalnya dalam bentuk penulisan kreatif. Hasil karya sastra yang diciptakan siswa itu dapat dipublikasikan lewat media penerbitan seperti buletin atau majalah yang ada di sekolah. Lewat penerbitan media ini, selain belajar menulis karya sastra, siswa juga dapat mempelajari bagaimana teknik menulis berita reportase berbentuk tulisan feature atau berita hasil wawancara.

Terobosan serta beberapa cara kreatif itu akan dapat terlaksana dengan baik apabila diupayakan dengan ketulusan dan sikap yang serius, terutama mengenai urusan yang berkaitan dengan dukungan dana dan biaya. Suatu sinergi kerja serius dengan upaya yang optimal akan menciptakan sistem pendidikan sastra yang membebaskan, setidaknya dalam tiga hal, yaitu kebebasan imajinasi, apresiasi, dan kreasi.

Apa dunia pendidikan kita mampu menyelenggarakan itu semua? Selamanya tidak jika praktisi dan birokratnya hanya berisi manusia yang lebih mengedepankan portofolio, capaian pragmatis, bukan strategis, apalagi hanya untuk melanggengkan proyek, mengejar kredit poin untuk memperoleh sertifikat profesional dan untuk mempertahankan wibawa kekuasaan.[] 2010.

 

 

Antosa Rakatesa,

                                                                        Pengajar Tidak Tetap dan Pengelola

                                                                        Jurnal Replika, Mataram

Mengurai Benang Kusut Pungli Pendidikan

Oleh: Antosa Rakatesa

(Pengajar Tidak Tetap dan Pengelola Jurnal Replika, Mataram)

 

Maraknya kasus pungutan liar (pungli) pendidikan seperti serial melodrama yang diulang-ulang. Ironi pungli muncul dari lakon pelik sistem pendidikan modern dengan pelbagai label, standardisasi pengelolaan, dan minimnya anggaran pendanaan operasional sekolah.

Sangat disayangkan jika proses pendidikan di daerah ini tidak lagi berada di dalam makna dan jalur etisnya. Hubungan komunikasi antara pengelola dan pelaksana pendidikan dengan orangtua atau wali siswa tidak dibangun atas dasar argumentasi yang dituntun oleh visi pendidikan yang mencerdaskan dan berkeadilan. Melainkan dengan legitimasi dan komunikasi yang searah dan tertutup. Kesan itu selalu terbaca secara berulang-ulang dari beberapa berita laporan koran lokal yang meliput tentang rapat anggaran Komite Sekolah. pencerahan atas keluhan dan pengaduan orangtua siswa, selama ini, sikap pemerintah daerah atas berbagai kelurahan para orangtua atau wali siswa justru bukan memberikan tawaran-tawaran rasional yang berisi tanggapan solutif, melainkan jawaban dan pernyataan yang malah mencipta ironi baru atas maraknya praktek pungli di tubuh pendidikan di daerah ini. Masyarakat sepertinya terpaksa untuk menggaruk kening sendiri ketika dengkul mereka gatal.

Legalnya berbagai kasus pungutan yang dikenakan terhadap siswa ini disebabkan oleh cara meningkatkan mutu pendidikan. Lahirnya berbagai label dan standar sekolah unggulan yang terencana merupakan awal legitimasi pungutan. Masalah yang timbul dari suatu label dan standar pengelolaan operasional sekolah unggulan, selain beroleh dana ratusan juta rupiah, sekolah juga diberi kewenangan memungut biaya dari siswa tanpa adanya kontrol dan batasan yang kuat dari pemerintah. Dampak buruk dari labelisasi dan standardisasi sekolah membangun kultur tersendiri. Hal seperti ini tampak jelas pada paket label Sekolah Standar Nasional (SSN) dan model Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Setiap tahun pemerintah pusat menggelontorkan miliaran dana anggaran untuk membiayai kegiatan operasional yang dibagikan ke setiap sekolah di daerah. Sudah seharusnya, berbagai usulan program kegiatan yang tercermin dari RAPBS bukan lagi usulan kegiatan yang berupa contekan proposal kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil kegiatan yang dibiayai melalui dana anggaran sekolah ini pun hanya berupa laporan yang sifatnya formalitas. Tak ada mekanisme penilaian yang efektif dan terukur, kecuali mungkin laporan kegiatan yang sifatnya pengadaan sarana dan pembangunan fisik. Barangkali inilah salah satu dari sekian penyebab masalah yang mengkondisikan sekolah terus saja melakukan pungutan, selain ada banyak faktor yang tak berjalan dan tak dikoordinasikan dengan maksimal selama ini. Sehingga penyimpangan dalam proses pelaksanaan pendidikan masih saja melakonkan pelbagai ironi nan getir.

Apa yang harus diperbaiki? Atau pertanyaan yang lebih mendesak sekarang ini: hal apa yang harus kita kerjakan untuk meretas masalah pungli pendidikan? Jika memang banyak yang mengeluhkan pungutan, kenapa bukan fungsi dan peran keberadaan komite sekolah yang lebih divitalkan? Atau fungsi kontrol pengawasan dari wakil rakyat dan atau keterlibatan dinas pendidikan yang lebih ditingkatkan? Sangat naif dan tidak tepat jika semua program pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan peningkatan mutu harus dibenturkan dengan RAPBS yang tak mencukupi, yang ujung-ujungnya nanti akan melegalkan sekolah untuk tetap melakukan pungutan dengan berbagai macam alasan rasionalisasi anggaran. Padahal status perkembangan kualitas peserta didik tidak bisa ditentukan dari tingkat kemampuan orangtuanya membayar iuran uang sekolah, tetapi dari kemampuan siswa itu sendiri untuk merefleksikan pelbagai pengalaman dalam hidupnya.

Pertanyaan lainnya, jika suatu anggaran operasional sekolah kian memadai, apakah hak dasar masyarakat atas layanan pendidikan bermutu dapat terpenuhi dengan adil dan merata? Nyatanya, dengan adanya dana BOS, DAK Pendidikan, program sertifikasi dan pendidikan profesi guru yang telah menghabiskan miliaran dana dan menguras banyak uang negara itu justru semakin menambah runyam dan karut-marutnya pengelolaan pendidikan. Satu-satunya ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh sistem pengelolaan pendidikan kita sekarang ini adalah lulus ujian, memiliki sertifikat dan ijazah sebagai modal mendapatkan pekerjaan.

Karena itu, masalah sistem manajemen pengelolaan sekolah harus disesuaikan dengan hakikat mutu dalam terminologi pendidikan. Salah seorang pakar pendidikan, Darmaningtyas (2010) memberi peringatan reflektif bahwa mutu dalam pendidikan berbicara mengenai pembentukan karakter, pemahaman akan kehidupan, relasi sosial, dan pandangan terhadap dunia peserta didik. Jadi, sistem tata kelola untuk peningkatan mutu tak lantas didefinisikan dengan tersedianya anggaran yang cukup, sebab sudah jelas dalam pendidikan, manajemen hanya sebagai sarana untuk mencapai mutu, dan bukan merupakan tujuan utama.

 

Lebih partisipatif

Kritik dan saran mengenai peningkatan mutu pendidikan sudah sangat sering disampaikan oleh para ahli dan pemerhati pendidikan, baik yang berada di pusat maupun di daerah, termasuk beberapa opini yang disiarkan melalui harian Suara NTB. Sudah semestinya penanganan masalah ini membutuhkan perhatian khusus dan serius dari pemerintah daerah. Bukan hanya melalui peraturan sebatas himbauan, seperti contoh penerbitan Peraturan Walikota Mataram terhadap larangan melakukan pungli kepada peserta didik, tetapi konsekuensi logis apa yang harus dikenakan kepada sekolah yang tak menaati aturan ini perlu untuk dipertegas lagi.

Selain itu, sosialisasi proposal RAPBS yang dipersyarakatkan untuk mendapatkan kucuran dana operasional sekolah harus dilakukan secara partisipatif, terbuka dan bersama-sama. Misalnya dengan menghadirkan semua anggota komite sekolah yang memahami bukan saja sekadar kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi kemampuan rata-rata ekonomi masyarakat, terutama perekonimian para wali siswa. Kalau sosialisasinya saja sudah tertutup dan dalam waktu yang terbatas, apalagi ditambah dengan presentasi komite sekolahnya yang dikuasai oleh kompromi dan negosiasi kepentingan tertentu, mana mungkin dapat dihasilkan rancangan anggaran pendidikan yang berpihak terhadap rakyat miskin. Begitu.[] 2010.